Menyampaikan Informasi Kepada Publik

Salah satu tugas penting yang melekat dalam profesi Humas adalah menyampaikan informasi yang benar, lengkap dan akurat kepada masyarakat (publik). Setiap organisasi, apapun statusnya: Pemerintah atau swasta, semuanya bertanggungjawab untuk mendukung kepentingan masyarakat (orang banyak). Berbagai organisasi, apalagi yang termasuk badan publik, akan semakin disorot oleh masyarakat manakala menutup aliran informasi kepada masyarakat/publik.

Kerap kali terjadi, dalam kenyataan, adanya keragu-raguan bahkan kekhawatiran pihak Humas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kekhawatiran itu menjadi semakin kuat manakala pimpinan organisasi itu kurang memberikan otoritas kepada pihak Humas untuk berbicara kepada masyarakat/publik. Pada sisi lain pula, praktisi Humas itu sendiri kurang memiliki kemampuan serta keahlian untuk menyampaikan informasi kepada publik. Ia selalu dihantui rasa takut atau kekhawatiran: apakah informasi ini berbahaya atau tidak bagi organisasinya? Apakah informasinya bersifat rahasia atau tidak, dan sebagainya. Berbagai pertanyaan itupun akhirnya menjadi batu sandungan untuk memberikan informasi yang penting.

Sesungguhnya, kewajiban menyampaikan informasi itu sudah ditegaskan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik(UU No. 14 tahun 2008). Berdasarkan undang-undang ini, lembaga eksekutif, legilastif, yudikatif, baik yang di tingkat pusat maupun di daerah, masuk dalam kategori BADAN PUBLIK. Sebagai badan publik, maka seluruh informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan badan public, wajib disampaikan kepada masyarakat.

Kalau kita membaca UU No. 14 tahun 2008 itu, maka sangat jelas, dikatakan bahwa semua informasi publik itu, wajib dibuka/diinformasikan. Tentu, ada informasi yang dikecualikan, yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat, sebagaimana tertera dalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik. Misalnya saja: (1). Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum; (2).Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; (3). Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; (4).Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; (5). Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; (6). Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; (7). informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; (8). Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi; (9). memorandum atau surat antar badan publik; Inilah contoh-contoh kategori informasi yang ditutup untuk publik. Atau disebut kategori informasi yang dikecualikan atau tidak boleh diungkapkan kepada publik. Di luar kelompok ini, maka semuanyawajib untuk didiseminasikan kepada publik. Mudah-mudahan, ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, para praktisi Humas sekalian.

Salam,
Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR,APR
Ketua Umum PERHUMAS

(Didokumentasikan oleh Humas & Protokoler UNIKOM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *